MASALAH POTENSI PENERIMAAN BATU BARA DALAM KONSEP ISLAM

MAKALAH

EKONOMI SYARI’AH

MASALAH POTENSI PENERIMAAN DALAM KONSEP ISLAM



DISUSUN OLEH :

JAINI C1A108029

SUHAIDI C1A108073

RICKY SAPUTERA C1A108065

RIDHO ROYANNI C1A108209

NIZAR ADYTIA ROZANNI C1A108075

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS EKONOMI

BANJARMASIN

2010

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Semua orang tahu alam Indonesia sangat kaya,Areal hutan Indonesia termasuk paling luas di dunia; tanahnya subur,alamnya indah.Indonesia juga adalah negeri yang memiliki potensi kekayaan laut menakjubkan. Wilayah perairannya sangat luas, belum lagi kandungan ikan yang diperkirakan mencapai 6,2 juta ton, mutiara, minyak dan kandungan mineral lainnya,termasuk didalamnya keindahan alam bawah laut.

Sumber daya alam Indonesia yang demikian kaya itu ternyata tidak memberikan berkah yang semestinya. Berdasarkan hal ini sangat bisa dimengerti, mengapa negara kaya seperti Indonesia penduduknya harus menjadi miskin papa laksana ‘ayam mati di dalam lumbung beras.

Seperti yang akan kami bahas ini masalah “menggali potensi penerimaan harta milik umum dari pertambangan batubara dikalsel. Batubara atau batubara adalah salah satu bahan bakar fosil. Pengertian umumnya adalah batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik, utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pembatubaraan.

Batu bara juga adalah batuan organik yang memiliki sifat-sifat fisika dan kimia yang kompleks yang dapat ditemui dalam berbagai bentuk. Analisa unsur memberikan rumus formula empiris seperti C137H97O9NS untuk bituminus dan C240H90O4NS untuk antrasit. Pembentukan batu bara memerlukan kondisi-kondisi tertentu dan hanya terjadi pada era-era tertentu sepanjang sejarah geologi. Zaman Karbon, kira-kira 340 juta tahun yang lalu (jtl), adalah masa pembentukan batu bara yang paling produktif dimana hampir seluruh deposit batu bara (black coal) yang ekonomis di belahan bumi bagian utara terbentuk. Di Indonesia, endapan batu bara yang bernilai ekonomis terdapat di cekungan Tersier, yang Di Indonesia, endapan batu bara yang bernilai ekonomis terdapat di cekungan Tersier, yang terletak di bagian barat Paparan Sunda (termasuk Pulau Sumatera dan Kalimantan), terletak di bagian barat Paparan Sunda (termasuk Pulau Sumatera dan Kalimantan).

Pada dasarnya pemerintah yang hanya meminjam dari negara atas hak pengelolaan tambang (mining right), semestinya harus berjuang bagaimana batubara yang notabene hak milik rakyat (mineral right) dan jelas tertulis di UUD 45 (33), dapat diciptakan sebagai lumbung energi bagi kepentingan nasional.

Padahal logikanya dengan sumber daya alam yang sangat berlimpah ini akan mampu menjadi penopang perekonomian dan juga sebagai penggerak perekonomian dan juga kesejahteraan masyarakat sekitar tambang, namun harapan itu ternyata berbanding terbalik dengan apa yang terjadi sekarang. Mengambil sebuah kata dari para ekonom dunia “the resource curse atau the paradox of plenty”, yang merupakan gambaran bahwa sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam namun ternyata kekayaan itu bukan menjadi sebuah kekayaan bagi kita semua namun makah berubah menjadi bencana lingkungan dan social.

BAB II

FAKTA PERMASALAHAN

Dalam pandangan Islam, hutan dan barang tambang adalah milik umum yang harus dikelola hanya oleh negara dan hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah atau subsidi untuk kebutuhan primer, seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum. Paradigma pengelolaan sumber daya alam milik umum yang berbasis swasta atau (corporate based management) harus diubah menjadi pengelolaan kepemilikan umum oleh negara (state based management) dengan tetap berorientasi pada kelestarian sumber daya (sustainable resources principle).

Pendapat bahwa sumber daya alam milik umum harus dikelola negara untuk diberikan hasilnya kepada rakyat dikemukakan oleh An-Nabhani berdasarkan pada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abyadh bin Hamal. Dalam hadis tersebut, Abyad diceritakan telah meminta kepada Rasul saw. untuk dapat mengelola sebuah tambang garam. Rasul saw. meluluskan permintaan itu, tapi segera diingatkan oleh seorang sahabat, “Wahai Rasulullah, tahukah engkau, apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (ma’u al-‘iddu)” Rasulullah kemudian bersabda, “Tariklah tambang tersebut darinya”.

Ma’u al-‘iddu adalah air yang karena jumlahnya sangat banyak digambarkan mengalir terus menerus. Hadis tersebut menyerupakan tambang garam yang kandungannya sangat banyak dengan air yang mengalir. Sikap pertama Rasulullah saw. memberikan tambang garam kepada Abyadh menunjukkan kebolehan memberikan tambang garam atau tambang yang lain kepada seseorang. Akan tetapi, ketika Rasul saw. mengetahui bahwa tambang tersebut merupakan tambang yang cukup besar, digambarkan bagaikan air yang terus mengalir, Rasul mencabut pemberian itu. Hal ini karena dengan kandungannya yang sangat besar itu tambang tersebut dikategorikan milik umum. Adapun semua milik umum tidak boleh dikuasai oleh individu.

Yang menjadi fokus dalam hadis tersebut tentu saja bukan “garam”, melainkan tambangnya. Terbukti, ketika Rasul saw. mengetahui bahwa tambang garam itu jumlahnya sangat banyak, ia menarik kembali pemberian itu. An-Nabhani mengutip ungkapan Abu Ubaid yang mengatakan:

“Adapun pemberian Nabi saw. kepada Abyadh bin Hambal terhadap tambang garam yang terdapat di daerah Ma’rab, kemudian beliau mengambilnya kembali dari tangan Abyadh. Sesungguhnya beliau mencabutnya semata karena menurut beliau tambang tersebut merupakan tanah mati yang dihidupkan oleh Abyadh, lalu dia mengelolanya. Ketika Nabi saw. mengetahui bahwa tambang tersebut (laksana) air yang mengalir, yang berarti barang tambang tersebut merupakan benda yang tidak pernah habis, seperti mata air dan air bor, maka beliau mencabutnya kembali karena sunah Rasulullah saw. dalam masalah padang, api, dan air menyatakan bahwa semua manusia berserikat dalam masalah tersebut. Untuk itu, beliau melarang bagi seseorang untuk memilikinya, sementara yang lain tidak dapat memilikinya”.

Penarikan kembali pemberian Rasul saw. dari Abyadh adalah illat dari larangan sesuatu yang menjadi milik umum termasuk dalam hal ini barang tambang yang kandungannya sangat banyak untuk dimiliki individu. Dalam hadis dari Amru bin Qais lebih jelas lagi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan garam di sini adalah tambang garam atau “ma’danul milhi” (tambang garam). Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa Rasulullah telah memberikan tambang kepada Bilal bin Haris Al-Muzni dari kabilahnya, serta hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam kitab al-Amwal dari Abi Ikrimah yang mengatakan, “Rasulullah saw.memberikan sebidang tanah ini kepada Bilal dari tempat ini hingga sekian, berikut kandungan buminya, baik berupa gunung maupun tambang” sebenarnya tidak bertentangan dengan hadis Abyadh ini. Hadis di atas mengandung pengertian bahwa tambang yang diberikan oleh Rasulullah kepada Bilal kandungannya terbatas sehingga boleh diberikan. Hal ini sebagaimana Rasulullah pertama kali memberikan tambang garam tersebut kepada Abyadh. Akan tetapi, kebolehan pemberian barang tambang ini jangan diartikan secara mutlak, sebab jika diartikan demikian tentu bertentangan dengan pencabutan Rasul setelah diketahui bahwa tambang itu kandungannya besar bagaikan air yang terus mengalir. Jadi, jelaslah bahwa kandungan tambang yang diberikan Rasulullah tersebut bersifat terbatas.

Menurut konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam, tambang yang jumlahnya sangat besar, baik yang tampak sehingga bisa didapat tanpa harus susah payah, seperti garam, batu bara, dan sebagainya; maupun tambang yang berada di dalam perut bumi yang tidak bisa diperoleh, kecuali dengan usaha keras, seperti tambang emas, perak, besi, tembaga, timah, dan sejenisnya, termasuk milik umum. Baik berbentuk padat, seperti kristal maupun berbentuk cair, seperti minyak, semuanya adalah barang tambang yang termasuk ke dalam pengertian hadis di atas.

Benda-benda yang sifat pembentukannya mencegah untuk dimiliki oleh pribadi saja, maka benda tersebut termasuk milik umum. Namun, meski termasuk ke dalam kelompok pertama, karena merupakan fasilitas umum, benda-benda tersebut berbeda dengan kelompok yang pertama dari segi sifatnya. Oleh karena itu, benda tersebut tidak bisa dimiliki oleh individu.

PERMASALAHAN

Produksi batubara Kalsel yang mencapai 78 juta ton/tahun, jumlah yang sangat lah besar, namun pada kenyataannya saat ini 70% batubara itu diekspor ke luar negeri, 29% dikirim ke pulau jawa, dan yang semakin ironis adalah keuntungannya tidaklah berputar di kalsel namun hanya dinikmati segelintir orang saja di Jakarta dan sebagian di kalsel. Kalau kita hitung secara matematis, dengan harga batubara 100 dollar per metrik ton, batubara kalsel dapat menghasilkan keuntungan mencapai 8 trilyun/tahun atau 4 kali lipat dari APBD yang cuma” 1,8 trilyun/tahun.Namun ternyata yang didapat daerah tidak lah sebanyak yang kita pikirkan, menurut pemerintah kalsel hasil royalti yang didapat dari batubara “hanya” 85 milyar saja pada tahun 2008 lalu, padahal keuntungan yang didapat dari ekspor batubara kalsel di triwulan awal tahun 2009 ini saja mencapai 338,3 juta US dollar atau mencapai 3,38 trilyun rupiah. Wow, sebuah angka yang sangat fantastis untuk 3 bulan pertama saja, bahkan jauh melampaui APBD Kalsel.

BAB III

ANALISIS PERMASALAHAN KEPEMILIKAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

KEPEMILIKAN MENURUT ISLAM

Kepemilikan adalah tata cara yang ditempuh oleh manusia untuk memperoleh kegunaan (manfaat) dari jasa ataupun barang.

Jenis jenis kepemilikan antara lain adalah :

1. Kepemilikan individu(al-milkiyah al-fardhiyah.

Kepemilikan indivu adalah ijin dari Allah swt kepada individu untuk memanfaatkan sesuatu.

2. Kepemilikan umum(al-Milkyah al-amah)

Adalah izin dari as_Syari’ kepada jemaah(masarakat)untuk secara bersama sama memanfaatkan sesuatu.

3. Kepemilikan Negara(al-milkyah ad-dawlah)

Adalah kepemilikan setiap harta yang pengeloloaan nya diwakilkan pada khlifah sebagai Negara.

Orang yang menggali kandungan bumi apa saja yang terkandung dalam perut bumi yang bukan merupakan harta yang dibutuhkan oleh suatu komunitas masyarakat yang disebut rikaz, ataupun yang bukan merupakan harta milik umum seluruh kaum muslim, sebagaimana yang dinyatakan dalam ketetapan fikih. Orang yang menggalinya berhak atas 4/5 bagan, sedangkan 1/5-nya harus dia keluarkan sebagai khumus. Adapaun jika harta hasil penggalian tersebut merupakan harta yang dibutuhkan oleh komunitas masyarakat, atau merupakan hak seluruh kaum muslim. Maka harta galian tersebut termasuk dalam kepemilikan umum (collective property). Ketentuannya demikian: apabila harta yang tersimpan di dalam tanah tersebut asalnya karena tindakan seseorang dan jumlahnya terbatas, tidak sampai mencapai jumlah yang biasa dibutuhkan oleh suatu komunitas, maka harta tersebut termasuk rikaz. Apabila harta tersebut asli (dari dasar tanah, bukan karena tindakan manusia) serta dibutuhkan oleh suatu komunitas. Maka harta tersebut tidak termasuk dalam kategori rikaz, dan harta tersebut menjadi hak milik umum (collective property).

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Melihat dari hasil ekspor dan APBD kalsel,yang didapat daerah hanya lah “seujung kuku” dari yang keuntungan yang dinikmati oleh para pengusaha pertambangan itu.Dengan memahami ketentuan syariat Islam terhadap status sumber daya alam dan bagaimana sistem pengelolaannya, bisa didapat dua keuntungan sekaligus, yakni didapatnya sumber pemasukan bagi anggaran belanja negara yang cukup besar untuk mencukupi berbagai kebutuhan negara. Selain itu, negara diharapkan mampu melepaskan diri dari ketergantungan terhadap utang luar negeri dalam pembiayaan pembangunan negara. Saya kira ada beberapa hal mendasar yang seharusnya dapat dijadikan pedoman pemerintah dalam mengelola sumber daya alam yang sangat melimpah di bumi antasari ini. Pertama, sumberdaya alam adalah semestinya milik rakyat yang dikelola oleh negara, sehingga peruntukannya pun adalah untuk rakyat. Sehingga masyarakat pun berhak untuk menolak ataupun menerima investor untuk mengelola lahan asalkan berpihak pada masyarakat. Kedua, adanya kepastian tentang kepemilikan lahan, khususnya lahan masyarakat adat dan lahan yang telah dikelola masyarakat selama puluhan tahun diwilayah-wilayah yang dulunya tidak berada pada jangkauan kepemilikan hukum legal negara. Ketiga, terkait persoalan royalti batubara, harus diperhitungkan lagi bagaimana pembagiannya untuk pemerintahan daerah dan pemerintah pusat, dengan tetap memperhatikan daerah lain yang sumberdaya alamnya kurang, sehingga tetap harus proporsional dan transparan.

JENIS – JENIS KEPEMILIKAN

Kepemilikan Individu(Private Property)

Di antara Fitrah manusia adalah dia akan selalu berusaha memperoleh kekayaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya serta selalu berupaya untuk meraih perolehan kekayaan tersebut. Dari sini maka usaha manusia untuk memperoleh kekayaandi samping merupakan perkara yang pasti dan harusd dilakukan.

Karena itu, setiap upaya untuk melarang manusia memperoleh kekayaan tersebut tentu bertentangan dengan fitrah, wajar dan alami jika manusia tidak dihalang-halangi untuk mengumpulkan kekayaan

Dengan demikian, tentu manusia harus diberikan peluang untuk dapat mengumpulkan kekayaan serta berusaha untuk mendapatkannya dengan suatu cara, yaitu yang bisa menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer semua orang. Serta bisa menjamin adanya peluang bagi mereka yang memungkinkan mereka bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan selain kebutuhan primernya. Atas dasar itu, upaya memperoleh kekayaan tersebut harus dibatasi dengan mekanisme tertentuyang sederhana, yang bisa dilakukan oleh semua orang sesuai dengan perbedaan tingkat kemampuan dan kebutuhan mereka, serta sesuai dengan fitrah, yaitu terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer mereka, berikeut kemungkinan mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di luar kebutuhan primernya.

1.      Batasan Kepemilikan Individu

Kepemilikan individu adalah salah satu hokum syariah yang berlaku bagi zat ataupun kegunaan (utility) tertentu. Kepemilikan individu ini memastikan adanya peluang bagi siapa saja yang memilikinya itu serta memperoleh kompensasi. Kepemilikan individu tersebut semisal kepemilikan seseorang atas roti dan rumah.  

Allah telah memberikan izin untuk memiliki beberapa barang dan melarang untuk memiliki beberapa barang lainnya. Allah pun telah mengizinkan beberapa akad?transaksi dan melarang beberapa bentuk akad?transaksi lainnya. Allah misalnya, telah melarang seorang Muslim untuk memiliki miniman keras dan babi. Sebaliknya Allah telah mengizinkan jual-beli dan menghalalkannya, tetapi melarang dan mengharamkan riba. Allah telah mengizinkan kerjasama usaha dalam bentuk syirkah ‘inan, tetapi melarang kerjasama usaha dalam bentuk koperasi, perseroan saham (PT) dan asuransi.

Kepemilikan yang telah disyariatkan memiliki beberapa syaarat pengelolaan atas suatu kepemilikan juga memiliki beberapa ketentuan. Dalam hal ini, kepemilikan tidak bisa dilepaskan dari kepentingan suatu komunitas –bukan sebagai individu yang terpisah sama sekali-maupun sebagai individu yang hidup dalam suatu masyarakat tertentu.  

Dengan demikian, berdasarkan definisi di atas, bisa dipahamimakna hakiki tentang perolehan kekayaan kepemilikan taleh diperbolehkan oleh Asy-Sydri’ serta makna usaha untuk memperoleh kekayaan dan memanfaatkan kekayaan yang telah diperoleh.. dengan kata lain, definisi tersebut telah menunjukkan makna hakiki kepemilikan.

2.      Makna Kepemilikan

Hak individu adalah hak individu yang diakui syariah. Dengan hak itu, seseorang boleh memiliki kekayaan yang bergerak meupun yang tidak bergerak. Hak ini dilindungi dan dibatasi oleh undang-undang (hokum syariah) dan adanya kontrol. Hak milik indivudu juga bermakna bahwa seseorang memiliki otoritas untuk mengelola kekayaan yang dia miliki, sebagaimana dia pun memiliki otoritas atas sejumlah aktivitas yang menjadi pilihannya. Karena itu, kita menemukan bahwa pembatasan hak milik tersebut sesuai dengan ketentuan perintah dan larangan Allah merupakan perkara yang wajar.

Ketika membatasi suatu kepemilikan. Islam tidak membatasinya berdasarkan kuantitasnya, melainkan berdasarkan mekanisme (cara perolehan)-nya. Pembatasan kepemilikan berdasarkan mekanisme (cara perolehan)-nya tampak pada beberapa hal berikut ini:

1.                  Dengan cara membatasi kepemilikan dan segi sebab-sebab kepemilikan dan pengembangan kepemilikannya; tidak membatasi jumlah harta yang dimiliki.

2.                  Dengan cara membatasi mekanisme pengelolaan kepemilikan

3.                  Dengan cara menyerahkan tanah kharajiyah sebagai milik Negara, bukan sebagai hak milik individu

4.                  Dengan cara menjadikan hak milik individu sebagai milik umum secara paksa dalam kondisi-kondisi tertentu.

5.                  Dengan cara member orang yang memiliki keterbatasan faktor produksi sehingga bisa memenuhi kebutuhannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.

Undang-undang syariah telah menjadikan perlindungan hak milik individu tersebut sebagai kewajiban Negara. Undang-undang sayariah juga telah menjadikan penghormatan dan pemeliharaan hak milik individu yang tidak boleh diciderai sebagai perkara yang pasti.

Undang-undang syariah telah menetapkan sejumlah sanksi hokum yang bersifat preventif, termasuk sejumlah kontrol yang bersifat mendidik (edukatif) untuk mencegah munculnya ambisi-ambisi untuk memiliki harta kekayaan yang bukan menjadi haknya serta untuk memiliki hak milik orang lain.

Walhasil, harta yang halal adalah harta yang bisa diterapkan padanya makna kepemilikan. Sebaliknya, harta yang haram bukanlah harta milik dan tidak bisa diterapkan padanya makna kepemilikan.

SEBAB – SEBAB KEPEMILIKAN

Harta (al-mal) adalah apa saja yang bisa menjadi kekayaan, apapun bentuknya. Sebab kepemilikan (sabab at-tamalluk) harta adalah sebab yang bisa menjadikan seseorang memilki harta tersebut, yang sebelumnya bukan menjadi hak miliknya.

Karena itu, Ada perbedaan antara sebab-sebab kepemilikan dan sebab-sebab pengembangan kepemilikan. Sebab-sebab kepemilikan adalah perolehan harta untuk pertama kalinya atau perolehan harta pada asalnya (yang sebelumnya belum dimiliki, peny). Sebab-sebab pengembangan kepemilikan adalah perbanyakan kuantitas harta yang sedah dimiliki; artinya harta tersebut memang sudah ada, hanya kemudian dikembangkan dan ditingkatkan jumlahnya.

Dengan demikian, sebab kepemilikan adalah sebab-sebab perolehan harta asal (yang sebelumnya belum dimiliki). Sedangkan sebab pengembangan kepemilikan adalah sebab-sebab untuk meningkatkan jumlah harta asal, yang sebelumnya diperoleh malalui salah satu sebab kepemilikan.

Kepemilikan atas harta didasarkan pada sebab-sebab syariah yang telah ditentukan oleh Asy-Sydri’ (Allah SWT) dengan suatu sebab tertentu, yang tidak boleh dilanggar. Artinya, sebab kepemilikan harta telah dibatasi oleh batasan yang telah dijelaskan oleh syariah.

Kepemilikan individu merupakan salah satu gejala dari naluri manusia mempertahankan diri (survival instinct); sebagaimana halnya pernikahan merupakan salah satu penambahan dari naluri melestarikan keturunan (sexual instinc), juga sebagaimana halnya ibadah merupakan salah satu penampakan dari naluri bagaimana (religious instinct)

Sebab-sebab kepemilikan harta terbatas pada lima sebab berikut ini :

1.                  Bekerja

2.                  Pewarisan

3.                  Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup

4.                  Pemberian harta untuk rakyat

5.                  Harta-harta yang diperoleh oleh seseorang tanpa mengeluarkan kompensasi berupa harta atau tenaga.

Sebab Kepemilikan yang Pertama

A.                Bekerja

Kata bekerja sangat luas maknanya, beraneka ragam jenisnya, bermacam-macam bentuknya serta berbeda-beda hasilnya. Karena itulah, Asy-Sydri’ tidak menetapkan kata bekerja dengan bentuk yang umum. Namun, Asy-Sydri’ telah menetapkannya dalam bentuk kerja-kerja tertentu. Kemudian menetapkannya, Asy-Sydri’ menjelaskan kerja-kerja tersebut berikut jenis-jenis kerja yang layak untuk dijadikan sebagai sebab kepemilikan.

Sebab kepemilikan harta adalah kerja-kerja berikut:                                                  

1.                  Menghidupakn tanah mati

2.                  Menggali kandungan dalam perut bumi ataupun di udara

3.                  Berburu

4.                  Makelar/Broker

5.                  Mudharabah (kerjasama usaha yang menggabungkan harta/modal dengan tenaga) 

6.                  Musaqat (mengairi lahan pertanian)

7.                  Ijarah (kontrak kerja)

1.                  Menghidupkan tanah mati

Tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh seorang pun. Yang dimaksud dengan menghidupkan tanah mati (ihya’ al-mawat) adalah mengolahnya, menanaminya, atau nmendirikan bangunan di atasnya. Menghidupkan tanah mati adalah memanfaatkannya dengan cara apa pun, yang bisa menjadikan tanah tersebut hidup.

2.                  Menggali kandungan bumi

Yang termasuk kategori bekerja, adalah menggali apa saja yang terkandung dalam perut bumi, yang bukan merupakan harta yang dibutuhkan oleh suatu komunitas masyarakat, atau yang disebut rikdz, ataupun yang bukan merupakan harta milik umum seluruh kaum Muslim, sebagaimana yang dinyatakan dalam ketetapan fikih. Adapun jika harta hasil penggalian tersebut merupakan harta yang dibutuhkan oleh komunitas masyarakat, atau merupakan hak seluruh kaum Muslim, maka galian tersebut termasuk dalam kepemilikan umum collective property).

3.                  Berburu

Berburu ikan, mutiara, batu permata, bunga karang serta harta yang diperoleh dari hasil buruan laut lainnya bisa dimiliki oleh orang yang memburunya. Ini berlaku sebagaimana halnya dalam perburuan burung dan hewan-hewan yang lain.

4.                  Makelar (Samsarah) dan Pemandu (Dalalah)

Simsar (makelar/broker/pialang) adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengahn mendapatkan upah, baik untuk keperluan menjualkan ataupun membelikan. Pemandu pun adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah, baik untuk keperluan menjualkan maupun membelikan. Makelar (samsarah) termasuk dalam kategori bekerja yangbisa dipergunakan untuk memiliki harta secara sah menurut syariah.

5.                  Mudharabah

Mudharabah adalah perseroan (kerjasama) antara dua orang dalam suatu perdagangan. Modal (investasi) financial dari satu pihak, sedangkan pihak lain memberikan tenaga. Dengan kata lain, mudharabah adalah meleburnya badan (tenaga) di satu pihak dengan harta dari pihak lain. Artinya, satu pihak bekerja, sedangkan yang lain menyerahkan harta. Kedua belah pihak kemudian sepakat mengenai prosentase tertentu dari hasil keuntungan yang diperoleh, semisal 1:3 (33,3%) dari laba atau ½ (50%) dari hasil keuntungan.

Mudharabah juga merupakan salah satu bentuk perseroan karena merupakan perseroan badan (tenaga) dengan harta. Perseroan adalah salah satu bentuk muamalah yang telah dinyatakan kebolehannya oleh syariah.

Dalam system mudharabah, pihak pengelola memiliki bagian npada harta pihak lain karena kerja yang dilakukannya. Sebab, mudharabah bagi pihak pengelola termasuk dalam kategori bekerja serta merupakan salah satu sebab kepemilikan. Akan tetapi, mudharabah bagi pihak pemilik modal (investor) tidak termasuk dalam kategori sebab kepemilikan, melainkan merupakan salah satu sebab pengembangan kekayaan.

6.                  Musaqot

Musaqot adalah seseorang memnyerahkan pepohonan (kebun-dua kepada orang lain agar ia menyiraminya serta melakukan kerja apapun yang dibutuhkan untuk itu (mengurus dan merawatnya).

7.                  Ijarah (Kontrak Kerja)

Islam membolehkan seseorang untuk mengontrak tenaga para pekerja atau buruh yang bekerja untuk dirinya. Bentuk pekerjaannya juga harus ditetapkan, semisal menggali tanah, menopang atau melunakkan benda, menempa besi, memecah batu, mengemudikan mobil, atau bekerja di penambangan. Yang juga harus dijelaskan adalah kadar tenaganya.

7.1.2.      Jenis Pekerjaan

Transaksi ijarah boleh dilakukan dalam perdagangan, pertanian, industry, pelayanan, perwakilan, menyampaikan jawaban dari salah satu pihak yang berperkara, baik sebagai pihak penuntut ataupun yang dituntut, termasuk melakukan penyidikan, serta menyampaikan hasil penyidikan kepada hakim, menuntut hak, dan memberikan keputusan di antara manusia. Kategori ijarah adalah manggali sumber dan pondasi bangunan, mengemudikan mobil dan pesawat, mencetak buku, menerbitkan Koran, memindahkan kendaraan dan sebagainya.

7.1.3        Waktu Kerja

Dalam transaksi ijarah juga harus disebutkan waktunya. Akan tetapi, tidak ada keharusan agar waktu kontrak tersebut seiring dengan transaksinya, melainkan misalnya, kalau dia dikontrak untuk bulan Rajab, padahal ketika itu dia berada di bulan Muharram, maka transaksi ijarah tersebut tetap sah.

Apabila waktu tersebut harus disebutkan dalam transaksi, dengan kata lain, menyebutkan waktu tersebut merupakan sesuatu yanh urgen untuk menafikan ketidakjelasannya, maka waktunya harus dibatasi dengan jangka waktu tertentu, semisal satu menit, satu jam, satu minggu, satu bulan, ataupun satu tahun.

7.1.4    Gaji/honor kerja

Kompensasi ijarah (upah, honor, gaji) boleh tunai dan boleh tidak, boleh dalam bentuk harta ataupun jasa. Intinya, apa saja yang bisa dinilai dengan harga boleh dijadikan sebagai kompensasi, dengan syarat harus jelas. Apabila tidak jelas maka transaksinya tidak sah.

Apabila telah disyaratkan dalam akad bahwa gaji diberikan dengan suatu tempo maka ia harus diberikan sesuai dengan temponya. Apabila telah disyaratkan gaji diberikan harian, bulanan, atau kurang dari itu. Ataupun lebih, maka gaji tersebut tetap harus diberikan sesuai dengan kesepakatan tersebut.

7.1.5    Tenaga yang dicurahkan saat bekerja

Upah adalah kompensasi dari suatu jasa, bukan kompensasi dari jerih payah (tenaga)

Upah bisa berbeda-beda dan beragam karena berbeda dan beragamnya pekerjaan. Karena itu, upah dalam suatu pekerjaan juga berbeda-beda. Upah akan mengalami perbedaan karena perbedaan nilai jasanya, bukan karena perbedan jerih payah (tenaga)-nya.

7.2       Hukum Mengontrak Jasa yang Diharamkan

Syarat sah akad ijarah adalah bahwa jasa yang dikontrak harus jasa yang halal. Tidak boleh seorang pekerja untuk memberikan jasa yang haram. Karena itu, tidak boleh mengntrak seorang pekerja untuk mengirim minuman keras kepada pembeli, untuk memerasnya, atau untuk mengangkut babi dan bangkai.

7.3               Hukum Mengontrak Tenaga Non-Muslim

Tidak disyaratkan ajir dan musta’jir kedua-duanya harus Muslim atau salah satunya Muslim.artinya, secara mutlak seorang muslim boleh mengontrak orang non-muslim.

Adapun pekerjaan-pekerjaan yang di dalamnya terdapat upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka disyaratkan pekerjaannya harus muslim, seperti menjadi imam, muazin, haji, membayarkan zakat, mangajar al_Qur’an dan al-Hadis.

7.4              Mengontrak Tenaga dalam Hal Ibadah dan Jasa Umum

Definisi ijarah adalah transaksi terhadap jasa tertentu dengan suatu/kompensasi, dengan syarat jasa tersebut merupakan sesuatu yang bisa diperoleh oleh seorang majikan.

7.5              Siapa yang Disebut dengan Ajir (Pekerja)

Syariat Islam menganggap ajir (pekerja) adalah setiap orang yang bekerja dengan upah (honor) tertentu, baik yang mempekerjakan (musta’jir)-nya pribadi, jamaah maupun Negara.

7.6              Asas yang Mendasari Penentuan Gaji

Ijarah adalah akad/transaksi terhadap jasa tertentu dengan suatu kompensasi. Syarat tercapainya akad/transaksi ijarah adalah kelayakan orang yang melakukan akad, yaitu: masing-masing telah mumayyiz (usia pra-balig); adanya keridhaan kedua belah pihak yang melakukan akad/transaksi: upahnya harus jelas.

Upah bisa diklarifikasikan menjadi dua:

(1) upah yang telah disebutkan (ajr(un) musamma):

(2) upah yang sepadan (ajr al-mitsl).

Adapun upah yang sepadan (ajr al-mitsli) adalah upah yang sepadan dengan kerja maupun pekerjaannya sekaligus jika ajad ijarah-nya menyebutkan jasa kerjanya. Upah yang sepadan adalah upah yang sepadan dengan pekerjaannya saja jika akad ijarah-nya menyebutkan jasa pekerjaannya.

7.7              Perkiraan Gaji Pekerja

Secara alami manusia akan terdorong untuk mencurahkan tenaga untuk menghasilkan harta yang bisa digunakan untuk menyambung hidupnya. Indinidub yang hidup dalam suatu masyarakat akan mencurahkan tenaganya dalam rangka menghasilkan harta untuk bisa langsung dihabiskan dan ditukar, bukan mencurahkan tenaganya untuk sekedar menghabiskannya secara langsung.

Tidak ada hubungan antara upah seorang pdan nilai suatu barang, termasuk antara upah seorang pekerja dan beban produksi, dan antara upah seorang pekerja dan taraf hidupnya. Akan tetapi, upah merupakan fenomena lain yang terpisah. Sebab, upah merupakan kadar yang barhak dimiliki oleh suatu kegunaan atau jasa yang diperoleh oleh seorang musta’jir dari kegunaan tersebut.

Jadi, tinggi-rendahnya upah seseorang dalam suatu pekerjaan itu semata-mata dikembalikan pada tingkat kesempurnaan jasa atau kegunaan tenaga yang mereka berikan

B.                 Waris

Di antara yang termasuk dalam kategori sebab-sebab kepemilikan harta adalah waris.

Waris adalah salah satu sarana untuk membagikan kekayaan

Ada tiga kondisi yang menjadi pedoman dalam mendermakan kekayaan dalam masalah waris:

1.                  Kondisi pertama: jika ahli waris yang ada bisa menghabiskan semua harta waris-yang ditinggalkanmayit-sesuai dengan hokum-hukum waris.

2.                  Kondisi kedua: jika di sana tidak terdapat ahli waris yang bisa menghabiskan semua harta waris sesuai dengan hukum-hukum syariah.

Misal : jika si mayit hanya meninggalkan seorang istri, atau si mayid hanya meninggalkan seorang suami, maka istri yang ditinggalkan hanya berhak mendapatkan ¼ harta pusaka, dan selebihnya siserahkan kepada Baitul mal 

3.                  Jika tidak terdapat ahli waris sama sekali. Dalam kondisi semacam ini, semua harta pusaka yang ada diserahkan kepada Baitul Mal atau Negara.

C.                Kebutuhan akan Harta untuk Menyambung Hidup

Di antara sebab-sebab kepemilikan yang lain adalah adanya kebutuhan akan harta untuk menyambungg hidup. Sebab, hidup adalah hak setiap orang. Seseorang wajib untuk mendapatkan kehidupan ini sebagai haknya, bukan sebagai hadiah ataupun belas kasihan.

Ketika hidup dianggap sebagai salah satu sebab untuk mendapatkan harta, maka syariah tidak menganggap bahwa mengambil makanan (orang lain, peny.) dalam kondisi kelaparan termasuk dalam kategori mencuri yang pelakunya harus dipotong tangannya.

D.                Pemberian Harta Negara kepada Rakyat

Yang juga termasuk dalam sebab kepemilikan adalah pemberian Negara (I’tha’ ad-dawlah) kepada rakyat yang diambil dari harta Baitul Mal. Baik dalam rangka memenuhi hajat hidup ataupun demi memanfaatkan kepemilikan mereka.

E.                 Harta yang Diperoleh Tanpa Kompensasi Harta atau Tanaga

Yang termasuk dalam kategori sebab kepemilikan adalah perolehan individu atau sejumlah harta tertentu tanpa kompensasi harta atau tenaga apa pun. Perolehan semacam ini mencakup lima hal.

Pertama: Hubungan antar individu satu sama lain, baik hubungan ketika masih hidup, seperti hibah dan hadiah, ataupun hubungan sepeninggal mereka, seperti wasiat.

Kedua: Menerima harta sebagai ganti rugi (kompensasi) dari kemadaratan yang menimpa seseorang. Diyat (denda) atas orang yang terbunuh dan luka (dibunuh atau dilukai orang. Peny.)

Ketiga: Memperoleh mahar berikut harta yang diperoleh melalui akad nikah. Seorang wanita akan memiliki harta (mahar) ini secara rinci berdasarkan hukum-hukum pernikahan.

Keempat: Barang temuan (luqathah). Apabila seseorang menemukan barang temuan maka harus diteliti terlebih dahulu: Apabila barang tersebut memungkinkan untuk disimpan dan diumumkan-semisal emas, perak, permata dan pakaian-dan bukan milik orang yang sedang berihram (berhaji) maka barang temuan tersebut boleh dimiliki.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Berapa Utang Pemerintah Indonesia?

Berapa Utang Pemerintah Indonesia?

October 22nd, 2010 in DATA | 2 Comments »

Oleh Hidayatullah Muttaqin

Jurnal-ekonomi.org – Berapakah utang pemerintah Indonesia pada tahun ini? Menurut Buku Saku Perkembangan Utang Negara Edisi Oktober 2010, jumlah seluruh utang pemerintah mencapai US$ 185,3 milyar. Bila dirupiahkan dengan kurs Rp 9000/ US dollar, maka utang negara kita mencapai Rp 1.667,70 trilyun. Jika dibagi jumlah penduduk Indonesia 237,556  juta jiwa berdasarkan hasil sensus penduduk 2010, maka setiap penduduk Indonesia memikul utang negara sebesar Rp 7 juta.

Jurnal-ekonomi.org

Dalam sepuluh tahun terakhir, utang pemerintah berkembang pesat dari US$122,42 milyar pada tahun 2001 menjadi US$185,3 milyar pada tahun 2010. Selama periode tersebut utang negara bertambah US$ 61,88 milyar atau setara Rp 556,92 trilyun.
Dengan demikian selama sepuluh tahun terakhir pemerintahan 3 rezim; Gusdur, Megawati, dan SBY, negara tidak memiliki kemampuan mengurangi ketergantungan terhadap utang apalagi menghilangkannya. Justru utang negara meningkat 50,56% atau hampir setengah dari jumlah utang tahun 2001.
Pemerintahan SBY yang sudah memasuki dua periode jabatan, memiliki andil besar dalam menggelembengkuan utang negara. Sejak tahun 2004 hingga 2010, utang negara bertambah US$45,42 milyar dollar atau sekitar Rp 408,78 trilyun. Jadi dari 50,56% peningkatan utang negara sejak 2001, pemerintahan SBY menyumbangkan peningkatan utang sebesar 37,10%. Jika dihitung sejak tahun 1970 dengan jumlah utang pemerintah pada saat itu mencapai US$2,77 milyar, maka utang negara selama 40 tahun terakhir bertambah sebesar 6.589,53%.
Utang pemerintah tersebut terdiri atas utang luar negeri dan utang dalam negeri. Utang dalam negeri merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut pinjaman pemerintah dalam bentuk surat utang atau obligasi.
Perkembangan utang pemerintah terutama sejak masuknya IMF pada era reformasi meningkat drastis. Peningkatan tersebut didorong oleh biaya BLBI dan paket rekapitalisasi perbankan yang menelan biaya pokok Rp 650 trilyun. Biaya ini atas perintah IMF diaktuaisasikan pemerintah dalam bentuk Surat Utang Negara atau disebut juga obligasi rekap.
Selanjutnya, pemerintah menjadikan instrumen surat utang untuk mendanai APBN. Sehingga jika sebelumnya pemerintah hanya mengandalkan utang luar negeri sebagai sumber pembiayaan APBN, maka penjualan surat utang negara pun menjadi andalan utama pemerintah dalam berutang.
Sebagai negara yang kaya sumber daya manusia dan sumber daya alam, dengan letak yang sangat strategis, menjadi sangat ironis negara ini hidupnya bergantung pada utang. Pertanyaan bagi kita; kemana potensi sumber daya manusia Indonesia? Kemana potensi sumber daya alam yang melimpah perginya? Tentu ada yang salah dengan sistem ekonomi dan ideologi yang diterapkan di negeri kita. Inilah yang harus direnungkan dan dipecahkan. [JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS]
REFERENSI
Direkrorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2010. Perkembangan Utang Negara (Utang Luar negeri dan Surat Berharga Negara) Edisi Oktober 2010.